“Mas, kalau tidak hujan deras, mungkin pesertanya lebih banyak lagi,” ujar Raditya Widyawardana, ketua panitia bedah buku ini tak lama selepas menghampiri saya di sudut ruangan. “Ah, tidak juga. Hujan bukan kendala. Buktinya ini yang datang sangat banyak. Membludak,” jawab saya segera.
Raditya bisa saja benar, atau sebaliknya. Tapi itu tak jadi soal. Baginya dan sekitar 50-an orang panitia dan relawan, diskusi bedah buku akhirnya bisa digelar saja, sungguh sebuah pencapaian. Acara ini semacam pelepas kekang dari serangkaian “teror” penangkapan aktivis yang terus terjadi pasca demonstrasi Agustus lalu.
Tak sekali pun handy talky lepas dari genggaman tangan kanannya. Sesekali ia meminta panitia lain untuk bersiap di pintu masuk melalui alat komunikasi itu. Meski hujan deras sejak sore, peserta diskusi terus berdatangan. “Yang mendaftar online ada 360 orang. Itu pun kami tutup karena khawatir membludak. Tapi ternyata yang datang langsung jumlahnya lebih banyak,” ungkap Raditya.
Ya, bisa mengumpulkan ratusan orang di ruang publik dalam jumlah besar dan membicarakan isi buku Reset Indonesia yang dianggap sensitif, bukan perkara mudah di situasi hari-hari ini. Lebih-lebih, terdengar kabar akan ada penangkapan lagi pasca diskusi bedah buku. Sasarannya, para aktivis yang membantu berlangsungnya bedah buku karena terlibat aksi Agustus 2025.
Apalagi, 20 Desember 2025, bedah buku ini di Madiun dibubarkan aparat negara. Alasannya klasik, acara tak mengantongi izin kepolisian. Bayang-bayang pembubaran menghantui Surabaya. “Betapa pun benturan yang kami hadapi, acara ini harus tetap berlangsung. Berbagai rencana alternatif sudah kami siapkan, termasuk jika dibubarkan,” ujar Raditya.
Peserta diskusi bedah buku tidak hanya dari Surabaya. Ada yang datang dari Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Jombang, bahkan Malang. Peserta diskusi juga beragam latar belakang. Bukan hanya Gen Z dan Alfa, ada lansia bahkan keluarga yang membawa serta anak-anak mereka.
“Luar biasa teman-teman gas pol. Saya dengar bagaimana prosesnya. Saya tidak bisa membayangkan energi apa yang ada di belakang teman-teman ini sehingga nekat, nabrak, determinan sampai bikin acara ini walaupun ada halangan-halangan. Saya merasa terhormat mewakili tim penulis Reset Indonesia dan Koperasi Indonesia Baru,” ujar Dandhy.
Dandhy juga mengepresiasi keterlibatan pelapak buku. Ada 10 pelapak buku. Mereka menyediakan buku gratis untuk dibaca para peserta diskusi. Berbagai jenis buku mereka bawa. Mulai politik, sejarah, novel sampai buku anak-anak.
Cara Membaca Ulang Indonesia
Empat puluh lima menit sebelum diskusi dimulai, Dandhy Laksono tiba di lokasi. Ia berangkat dari Jakarta, tak serombongan dengan tim roadshow. Beberapa menit sebelumnya, Yusuf Priambodo dan Farid Gaban, sudah berada di lokasi bersama tim roadshow-nya. “Gila, gila ini. Aku nggak nyangka sebesar ini. Kok bisa akhirnya sampai digelar?” kata Dandhy takjub.
Pria asli Lumajang itu sadar dan tahu betul, bagaimana dinamika sebelum bedah buku ini benar-benar bisa digelar. “Arek-arek nekat kabeh. Ditabrak kanan-kiri, sek kuat ae. (Arek-arek nekat semua. Ditabrak kanan-kiri masih kuat),” kata Dandhy disambut senyum Farid Gaban dan Yusuf Priambodo.
Ketiganya memulai acara puncak, membedah buku Reset Indonesia tepat pukul 18.20. Bergantian menyampaikan akar pikiran Reset Indonesia dimulai dari Yusuf, Farid, lalu ke Dandhy. Bedah buku ini dibuka dengan isu tentang air. Bagi ketiganya, air menjadi indikator sederhana betapa Indonesia, mendesak untuk direset.
“Seharusnya air kita bersih karena kita tidak punya industri airbus, tidak punya Mercedes-Benz, Audi, BMW. Maka seharusnya Brantas, Bengawan Solo dan Citarum bersih. Faktanya, Jerman yang punya industri pesawat dan otomotif, air kerannya bisa diminum dan sungainya bersih. Katanya pembangunan butuh pengorbanan. Tapi rakyatlah yang dipaksa berkorban,” kata Dandhy.
Rusaknya air, ternyata disambut otak bisnis para konglomerat. Kata Dandhy, hampir semua orang terkaya di Indonesia, berbisnis air. Artinya, tragedi rusaknya air, disulap menjadi peluang bisnis menggiurkan. Orang-orang kaya yang sama, berbisnis industri ekstraktif dengan merusak hutan untuk sawit dan mengeruk isi bumi, untuk diambil batu bara.
“Jadi jangan mau kita dibodohi seolah-olah ketika makan gorengan terus dikatakan mendukung sawit dengan merusak hutan. Makan gorengan sampai kenyang tidak otomatis mendukung deforestasi. Faktanya, sebagian besar minyak sawit kita itu diekspor untuk dijadikan bahan bakar di negara lain. Bukan untuk menggoreng gorengan yang kita makan,” ungkap Dandhy.
Ia mengungkap, politik praktis di Indonesia berbiaya mahal dan semuanya dibiayai oleh batu bara. Industri ekstraktif pengeruk perut bumi ini, menurutnya adalah salah satu yang merusak lingkungan dan menciptakan kesenjangan luar biasa. Data yang ia paparkan, 10 provinsi penghasil tambang, adalah daerah termiskin di Indonesia. Kekayaan alam hanya untuk segelintir orang sedangkan malapetaka dibagi ke rakyatnya, kata Dandhy.
Farid Gaban menambahkan, buku Reset Indonesia tidak hanya memampang gamblang problem akut situasi Indonesia, melainkan juga menawarkan beragam solusi. Solusi ini sebenarnya ada di antara kehidupan masyarakat yang mereka singgahi selama tiga kali ekspedisi keliling Indonesia. Menurutnya, sudah banyak contoh baik yang bisa dilihat dari cara hidup masyarakat adat dalam merawat ruang hidupnya.
“Salah satu kunci keberhasilan ekonomi adalah, menjaga keanekaragaman hayati dan meninggalkan praktik serakah. Dua hal ini ada dan sudah dipraktikkan masyarakat yang kami singgahi selama ekspedisi. Keserakahan itu menciptakan ketimpangan ekonomi seperti saat ini,” ungkap pria yang tinggal di Wonosobo, Jawa Tengah itu.
Yusuf Priambodo menambahkan, momentum di Surabaya ini memberinya energi besar melanjutkan roadshow Reset Indonesia di luar Pulau Jawa. Baginya pribadi sebagai generasi milenial, bedah buku dengan jumlah pengunjung sebanyak itu, membuatnya semakin optimis bahwa buku Reset Indonesia akan berdampak baik bagi masa depan Indonesia.
Buku ini adalah catatan perjalanan para penulisnya, dimulai dari Ekspedisi Zamrud Khatulistiwa (2009-2010), Ekspedisi Indonesia Biru (2015-2016), dan Ekspedisi Indonesia Baru (2022-2023). “Energi besar ini akan kami bawa berkeliling membedah buku ini sampai di luar Pulau Jawa. Kami berharap ini menjadi momentum konsolidasi untuk membaca ulang Indonesia,” ujar laki-laki asal Tuban itu.
Setelah Dibedah, Lalu Apa?
Gerakan kolektif membuat bedah buku Reset Indonesia bisa digelar. Semua yang hadir dan terlibat, berasal dari berbagai latar belakang. Ada mahasiswa, pekerja, akademisi, jurnalis, guru sampai ibu rumah tangga hadir dalam forum 27 Desember 2025 malam itu. Kemudian muncul pertanyaan, setelah buku ini dibedah, lalu apa?
Arif A’abadia, pemilik kedai DasKopital sekaligus perpustakaan independen mengatakan, keterlibatannya dalam acara bedah buku ini menjadi usaha kecilnya untuk memperkuat literasi publik. Ia mengakui, lalu apa yang bisa dilakukan setelah semua tahu isi buku ini, patut dijawab segera. Arif memilih menjawab pertanyaan itu dengan optimisme.
“Pertama, kita bisa membuktikan buku kritis seperti Reset Indonesia bisa kita bahas terbuka di ruang publik. Kedua, kita bisa membahasnya sekaligus menyebarkan nalar kritis. Itu juga sekaligus menebar keberanian ke Gen Alpha yang distigma sebagai generasi stroberi, lembek. Kita bawa keberanian untuk hari ini, besok, lusa, dan selamanya,” ujarnya.
Menurutnya, ini menjadi satu penanda bahwa ketakutan yang disebar bersamaan dengan banyaknya penangkapan aktivis dan pegiat literasi itu bisa dilawan. “Ketakutan menyebar seperti jamur di musim hujan. Kita bisa melawan ketika ada kekuatan sipil yang berkumpul. Tidak hanya berisik di media sosial, kita berkumpul di dunia nyata,” imbuhnya.
Bagi Arif, ini menjadi momentum rekonsolidasi pasca teror penangkapan. Yang ia rasakan, kehadiran ratusan orang dalam bedah buku ini membawa energi besar yang membuat harapan dan keberaniannya kembali membuncah. Menurutnya, buku Reset Indonesia menjadi bahan untuk kekuatan sipil melakukan konsolidasi ulang.
Raditya Widyawardana, ketua panitia acara bedah buku Reset Indonesia menegaskan, acara ini memang tidak dibuat sekadar selesai acara selesai pula segalanya. “Yang datang bedah buku memiliki jejaring. Jejaring inilah yang ingin kita rajut. Rajutan itu adalah bagian dari konsolidasi masyarakat sipil yang lebih luas. Kami membuktikan, kekuatan dan keberanian itu masih ada dan terjaga,” kata Raditya.
Ia menceritakan, bagaimana hambatan yang dihadapi panitia sebelum bedah buku akhirnya bisa digelar. Menurut Raditya, proses yang dilalui menjadi pelajaran sekaligus penegas kekuatan sipil untuk merebut kembali hak berkumpul, berekspresi dan mengembangkan diri sesuai UUD 1945. Hak ini semakin sempit karena segala macam pembatasan.
“Sejak awal, panitia tidak mengajukan permohonan izin dan hanya surat pemberitahuan. Mengapa? Ini sebagai penegas kita tidak butuh izin negara untuk belajar dan diskusi buku. Ini bukan kejahatan. Kalau kita pakai surat permohonan izin, itu sama halnya kita menyerahkan kedaulatan kita untuk berkumpul dan belajar bersama untuk diizinkan atau tidak oleh aparat negara,” tegasnya.
Raditya berharap momen 27 Desember 2025 tidak berhenti begitu saja. Ia mengakui, pasca tiga demonstrasi besar sepanjang 2025, yaitu Indonesia Gelap, Penolakan UU TNI, dan Agustus lalu, membuat jejaring pergerakan tiarap karena serangkaian kriminalisasi aktivis. “Bedah buku kemarin bisa saya maknai sebagai momen untuk kembali mengumpulkan keberanian dan menolak takut,” kata Raditya.
Pegiat sejarah kota dari komunitas Begandring, Kuncarsono Prasetyo angkat topi dengan penyelenggara bedah buku Reset Indonesia. Menurutnya, kehadiran ratusan orang ini menjadi bukti, keberanian itu masih ada. Artinya, kata Kuncar, harus ada momentum lain yang diciptakan untuk merawat keberanian tadi sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat sipil.
“Ini yang datang sangat banyak, termasuk saya dan istri juga datang. Saya sempat bertanya-tanya, siapa yang menyelenggarakan ini? Tapi pertanyaan itu jadi tidak penting ketika kita tahu ratusan orang ini datang karena kesamaan minat, kesamaan kemauan, dan kegelisahan. Sudah seharusnya ini dikonsolidasi agar gerakan sipil menemukan wadahnya,” tutur Kuncar.

“Banyak yang pesimis dengan kondisi negara kita ini. Tapi apa yang membuat Mas Dandhy dan kawan-kawan berkeliling Indonesia, menulis buku, dan roadshow dari kota ke kota seperti ini? Apa yang membuat kawan-kawan ini masih optimis?” tanya Sebastian, salah satu peserta diskusi.
“Kami bukan artis, ini juga bukan forum temu artis. Ini bedah buku. Kalau yang datang bedah buku sebanyak ini, tentu saya semakin optimis Reset Indonesia. Ya, kalau kita memikirkan kondisi Indonesia, bisa juga kita kena mental. Tapi saya optimis kita bisa melakukannya. Kedatangan kalian semua membuat optimisme itu ada,” jawab Dandhy.
Ia mencontohkan, pembubaran bedah buku Reset Indonesia di Madiun, dibayar tunai di Surabaya dengan jumlah kedatangan peserta yang jauh lebih banyak. Menurut Dandhy, semakin ditekan, semakin rakyat melawan. Hadir dalam bedah buku itu adalah bentuk perlawanan itu sendiri. Perlawanan tak mau dibodohi lagi oleh narasi pemerintah.
“Ini melebihi ekspektasi saya. Saya pikir sekedar datang dan mendengar saja. Tapi ini tidak. Setelah diskusi bedah buku ini, saya merasa tidak sendirian. Ada banyak orang yang merasakan keresahan yang sama,” kata Sebastian, salah satu peserta diskusi.
Ramli Himawan, pengacara publik LBH Surabaya mengatakan, buku Reset Indonesia dan presentasi penulisnya, menjadi pemicu agar anak-anak muda Indonesia harus melek politik. “Dengan melek politik kita bisa memahami bagaimana kita seharusnya bertindak. Jangan takut untuk bergerak dan menyuarakan kebenaran,” kata Ramli.
Momen malam itu ditutup dengan “Merawat Ingatan” bagi para korban, keluarga korban, mereka yang ditangkap, yang hilang dan belum kembali sampai para demonstran yang saat ini menghadapi persidangan. Ratusan peserta diskusi dan pembicara, menyalakan lilin sembari menyanyikan lagu “Darah Juang”. Tak sedikit yang menitikkan air mata.
Jangan Ada Lagi Pembubaran Diskusi
Ramli Himawan, pengacara publik LBH Surabaya mengingatkan negara agar tidak lagi bertindak sewenang-wenang dengan membubarkan forum-forum diskusi dan bedah buku. Sering kali pemerintah, kata Ramli, mengambil posisi mempersekusi forum kritis yang digelar masyarakat. “Jangan anti kalau rakyat kritis,” ujar Ramli.
LBH Surabaya bersama Kontras Surabaya memberikan layanan pendampingan hukum selama penyelenggaraan bedah buku Reset Indonesia. Pendampingan diajukan panitia pasca pembubaran diskusi di Madiun dan isu penangkapan aktivis yang kembali muncul. Bagi Ramli, persekusi oleh negara pada gerakan kritis, menunjukkan fakta tentang kualitas demokrasi Indonesia yang relevan direset sesuai buku yang ditulis Dandhy dan kawan-kawan.
Ramli menegaskan, negara harus memberikan rasa aman bagi rakyatnya, sekali pun dia mengambil jarak untuk kritis terhadap negara. Berkumpul, berdiskusi, dan membedah buku merupakan gerakan literasi yang seharusnya dilindungi, bukan malah dipersekusi dan ditakut-takuti. Yang sering terjadi, penyelenggara dibenturkan dengan urusan administrasi.
Ia menyinggung pembubaran bedah buku Reset Indonesia di Madiun, beberapa hari sebelum acara di Surabaya. Ujung-ujungnya, pejabat yang membubarkan, mengaku belum membaca buku dan meminta maaf setelah didemo warganya sendiri. “Tidak perlu lah bedah buku harus pakai izin-izin segala, itu urusan administratif. Negara berkepentingan menjaga forum-forum semacam yang diselanggarakan di Pos Bloc (bedah buku Reset Indonesia) ini,” kata Ramli.
Ada baiknya, pemerintah mengikuti atau bahkan menggelar diskusi serupa. Jika memang ada narasi yang berbeda dengan versi pemerintah, bisa dibantah dengan data. Cara ini jauh lebih mencerminkan demokrasi ketimbang aksi pembubaran, pelarangan, apalagi ancaman. “Bantah argumen dengan argumen, bantah data dengan data. Pemerintah jangan asal main bredel,” pungkasnya.
Panitia acara Lapak Buku dan Bedah Buku Reset Indonesia mendonasikan uang yang mereka kumpulkan secara kolektif untuk membantu korban Bencana Sumatra melalui Dompet Dhuafa. Nilai yang dikumpulkan mencapai Rp6.762.721.